Home Keluarga Berencana Kualitas SDM Mendesak Dibenahi

Kualitas SDM Mendesak Dibenahi

Indonesia akan sulit melakukan lompatan pembangunan bila indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI)-nya melaju lambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Untuk itu, pemerintah harus membenahi tiga hal penting terkait IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita," kata pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika, kemarin.

Selama ini, lanjut Erani, Indonesia terlena dengan luasnya pasar dan bahan baku sumber daya alam yang besar. Khusus untuk pendapatan per kapita, tambahnya, pemerintah harus memeratakan pembangunan sehingga pendapatan masyarakat di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan bisa seimbang dengan di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

"Rata-rata pendapatan per kapita Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua di bawah US$1.200 (Rp10.800.000). Pemerintah berjuang di situ saja," tutur Erani.

Selain itu, kata Erani lagi, indeks kesehatan dan pendidikan juga masih kurang efektif ditingkatkan, khususnya pendidikan. Padahal, anggaran yang dialokasikan cukup besar, yakni 20% dari total belanja negara. "Tetapi peningkatan indeksnya minim sekali. Berarti ada masalah efektivitas dan itu yang harus dicari," ujarnya.

Saat dihubungi secara terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan sebetulnya pendapatan per kapita Indonesia saat ini, yakni US$3.813 dengan indeks pendapatan 0,518, merupakan kemajuan hebat, tetapi kalah cepat daripada negara-negara tetangga se-ASEAN.

"Jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang terlalu besar membuat laju peningkatan pendapatan orang Indonesia lamban. Jumlah penduduk menyulitkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan," jelas Tony.

Untuk itu, tambahnya, pemerintah harus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang sejak masa reformasi lengah mengenai keluarga berencana (KB). "Coba penduduk kita cuma tumbuh maksimum 1%, lebih gampang menciptakan job opportunities," tuturnya.

Terkait dengan masalah pendidikan, pemerhati pendidikan Utomo Dananjaya senada dengan Erani. Menurut guru besar Universitas Paramadina itu, IPM Indonesia melorot justru di bidang pendidikan, meskipun sudah mendapatkan kucuran dana paling banyak dari APBN (20%), yakni sebanyak Rp246 triliun dari total belanja negara Rp1.229,6 triliun.

"Salah satu penyebab babak belurnya indeks pendidikan adalah ujian nasional (UN). Ini menyebabkan banyak siswa putus sekolah. Kalau angka putus sekolah bisa ditekan, indeks pendidikan bisa naik," ujar Utomo.

Staf Ahli Menteri II Bidang Kreativitas dan Inovasi Kementerian Bidang Koordinator Kesra Rahmat Sentika menambahkan, untuk mengejar target pendidikan dasar minimal 9 tahun pada 2014, pemerintah telah merilis sejumlah inovasi kebijakan. Salah satunya mempercepat penyaluran dana bantuan operasional sekolah.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengatakan, jika hasil pencatatan UNDP itu benar, harus ada koreksi target kebijakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah.

Seperti diketahui, peringkat IPM Indonesia pada 2011 berada di posisi 124 dari 187 negara. Pada 2010, Indonesia berada di level 108 dari 169 negara.

 

Sumber: mediaindonesia.com

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

" Rasa capek itu akan sirna seketika bila melihat wajah-wajah polos yang ceria"
Bu Ridwa Kader dari RT 4

Banner
free counters
Free counters

My site is worth$15,643.58Your website value?