Semua keluarga di perbatasan, termasuk di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat harus dikunjungi secara rutin agar mendapatkan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.”Keluarga di perbatasan itu harus rutin dikunjungi agar tetap merasa nikmatnya menjadi warga negara Indonesia,” ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Sugiri Syarief di Pontianak, baru-baru ini.

Khusus BKKBN, lanjut Sugiri, saat ini ada Direktorat Jalur Pelayanan Khusus Daerah Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan. Hanya saja untuk memberikan pelayanan kepada warga di perbatasan diperlukan kerjasama dengan instansi lainnya. Dikarenakan program untuk mereka di perbatasan memerlukan biaya yang besar. Harus kerjasama dengan instansi lain. Sebab idealnya di perbatasan bisa membuat dokter terbang atau bidang terbang. Nanti bisa dikerjasamakan dengan Dinas Kesehatan agar bisa melakukan semacam itu,” ungkap Sugiri.

Menurut Sugiri, membawa dokter dan bidan menggunakan pesawat terbang memerlukan biaya mahal. Sedangkan biasanya penduduk yang didatangi hanya sedikit, misalnya hanya 10 kepala keluarga. Tetapi, jika program ini dibantu dengan banyak instansi, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih ringan.Tak hanya perbatasan, pelayanan keluarga berencana di pedesaan juga memerlukan perhatian. Sugiri menjelaskan ada dua penopang pelayanan keluarga berencana di pedesaan, yakni Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader KB. Saat ini terjadi kekurangan PLKB di Kalbar.

”Kekurangan PLKB ini karena mereka sekarang merupakan pegawai pemda, bukan pegawai pusat. Sekarang pemda harus menghitung, jika dana alokasi umum lebih dari 50 persen untuk pegawai, maka boleh menambah pegawai,” katanya.Berdasarkan data BKKBN Kalbar, jumlah PLKB aktif di Kalbar yang ada sekarang mencapai 328 orang. Satu PLKB rata-rata harus menangani dan membina enam sampai tujuh desa. Kondisi ini berbeda dengan Pulau Jawa satu PLKB menangani rata-rata satu sampai dua desa. Saat ini terdapat 1.089 desa di Kalbar, sehingga masih memerlukan sedikitnya 400 PLKB. Begitu pula kader KB, saat ini sebagian besar berusia tua. Generasi muda enggan menjadi kader. ”Ini yang perlu didorong. Kami berdiskusi secara intens dengan Men PAN RB dan Mendagri untuk penambahan PLKB,” ujar Sugiri. (uni)

Sumber:  pontianakpost.com