Home Program KB Perlu Paradigma Baru

Program KB Perlu Paradigma Baru

 

Pendekatan baru yang mengedepankan keluarga berencana sebagai hak warga negara menjadi sangat penting saat ini. Terlebih lagi penyelenggaraan program KB pada masa Orde Baru pernah meninggalkan trauma di sebagian masyarakat.

Hal itu terungkap dalam diskusi panel Kompas-Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertajuk "Optimalisasi Human Capital Investment dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", Kamis (20/5/2010).

Berbicara pada diskusi itu  Kepala BKKBN Sugiri Syarief, Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Subandi Sardjoko, serta Senior Program Officer Asia Foundation Lies Marcoes-Natsir. Pembicara lainnya adalah Ketua Pengurus Mitra Perempuan Rita Serena Kolibonso, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prijono Tjiptoherijanto, dengan moderator Padang Wicaksono dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI.

Sugiri mengatakan, program KB semakin penting karena berperan dalam peningkatan sumber daya manusia dan pemutusan lingkaran kemiskinan. "Keluarga berencana memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menikmati kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lebih baik," kata Sugiri.

Jadi bumerang
Lies Marcoes-Natsir mengatakan, program KB yang bersifat pemaksaan, koersif, dan mengabaikan hak-hak masyarakat pada masa Orde Baru akhirnya menjadi bumerang bagi program itu sendiri. Program KB menjadi selalu dicurigai dan jadi bagian muka bopeng rezim Orde Baru.

Selama puluhan tahun, program KB lebih pada pendekatan fisik biologis dan esensialis sehingga rahim perempuan dianggap sebagai masalah. Sasaran KB lebih pada "pemaksaan" pencegahan kehamilan dengan target penurunan fertilitas. Akhirnya, terjadi pengabaian hak reproduksi perempuan. Banyak bermunculan praktik pelanggaran hak asasi manusia karena intervensi negara.

"Program KB meninggalkan trauma bagi masyarakat. Istilah KB dan kependudukan kemudian menjadi sesuatu yang dihindari masyarakat dan jajaran pemerintah daerah," ujarnya.

Dia berpandangan, diperlukan perbaikan pendekatan dalam program KB. Pelaksanaan KB harus dalam cara pandang sebagai hak. Hal itu menjadi persyaratan tatanan masyarakat demokratis yang ditandai dengan adanya ruang negosiasi antara negara dan masyarakat."Program KB yang mengedepankan hak membuat masyarakat mengikuti program atas kesadaran dan pilihannya membangun keluarga sejahtera," ujarnya.

Dengan mengedepankan pendekatan hak dalam pelaksanaan KB, memang dibutuhkan upaya bahkan biaya lebih besar. "Pendidikan petugas KB juga harus berbasis HAM," ujarnya.

Rita Serena Kolibonso mengatakan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah memasukkan prinsip pembangunan kependudukan yang berkeadilan dan kesetaraan jender. Namun, masih ada pembatasan, seperti dalam hal setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini bertentangan dengan kehidupan perkawinan di masyarakat.

Pengaturan kehamilan terbatas hanya sebagai upaya untuk membantu pasangan suami-istri untuk melahirkan pada usia ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak ideal dengan menggunakan alat, obat, dan alat kontrasepsi juga dipandang diskriminatif. Hal itu karena status perempuan hamil yang tidak menikah kemudian terkesampingkan.

Masih sulit
Sugiri menyadari, lingkungan strategis sudah berubah dari zaman Orde Baru. Namun, perubahan paradigma dalam pelaksanaan KB diakui masih sulit diwujudkan. Terlebih lagi, 30 tahun pelaksanaan KB dianggap sukses menekan jumlah penduduk di tengah berbagai permasalahan dan kritik dalam pelaksanaannya.

"Ketika mencari ide-ide baru, terkadang masih muncul ide-ide lama. Untuk mengubah paradigma itu, belakangan, kami mengirimkan tenaga-tenaga untuk pendidikan di luar negeri. Ini salah satu upaya untuk mengubah mind set," ujarnya.

Subandi mengungkapkan, revitalisasi program KB merupakan salah satu fokus dalam pengendalian kualitas penduduk.

Revitalisasi itu, antara lain, adalah melalui pengembangan kebijakan pengendalian yang responsif jender, pembinaan kemandirian keluarga berencana, promosi dan penggerakan masyarakat, serta berbagai upaya lainnya.

 

Sumber kompas.com

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

" Banyak sekali cara beribadah. Dan di sini salah satunya"
Bu Dewi Kader dari RT 3

Banner
free counters
Free counters

My site is worth$15,643.58Your website value?