Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/posyandu/public_html/plugins/system/myApiConnect.php on line 71
Potong Dana Bantuan Kesehatan untuk 3.459 Posyandu
Home Warta Seputar Posyandu Potong Dana Bantuan Kesehatan untuk 3.459 Posyandu

Potong Dana Bantuan Kesehatan untuk 3.459 Posyandu

 

Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Garut Moch. Mukti Arif mengakui jika dia telah mengambil uang Rp 20.000 dari setiap paket alat kesehatan yang disalurkan ke ribuan pos yandu yang ada di Kab. Garut.

Hal itu diungkapkan Mukti dalam sidang lanjutan kasus korupsi dana bantuan kesehatan Kab. Garut senilai Rp 3,4 miliar tahun anggaran 2011, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (20/8/2013) siang.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Syamsudin tersebut, mengagendakan pemeriksaan terdakwa yang tak lain adalah Mukti. Dalam sidang, hakim sempat mempertanyakan bentuk bantuan yang berupa barang, bukan uang tunai.

"Soal bentuk bantuan, dalam juklak dan juknisnya juga nggak diatur atau tidak diharuskan jika bantuannya berupa uang tunai," kata Mukti yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kab. Garut Sehat (FGS).

Dia menjelaskan, untuk penyaluran bantuan berbentuk barang, Mukti menginventarisasi terlebih dulu barang yang dibutuhkan masing-masing pos yandu. Ada 3.459 pos yandu di Kab. Garut yang didata oleh Mukti.

"Awalnya kami bentuk tim verifikasi proposal sesuai kebutuhan pos yandu. Setelah tahu barang apa saja yang dibutuhkan pos yandu itu semua, baru kami belikan barangnya. Kemudian disalurkan ke pos-pos yandu itu," ujarnya.

Dia mengakui jika mengambil dana Rp 20.000 dari setiap paket bantuan yang dibeli. Namun Mukti membantah jika uang itu dipakai untuk memperkaya diri sendiri. "Uang itu untuk kepentingan dana operasional, distribusi, dan lainnya," ucap Mukti.

Dalam dakwaan sebelumnya, terungkap jika Mukti diduga telah menyelewengkan dana bantuan bagi 3.459 posyandu di tingkat desa yang bersumber dari anggaran daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2011. Berdasarkan ketentuan, setiap posyandu semestinya mendapatkan bantuan dana segar sebesar Rp800 ribu.

Namun dalam pelaksanaannya, bantuan yang disalurkan melalui Forum Kab. Garut Sehat (FGS) pimpinan Mukti, diterima pos yandu dalam bentuk barang, bukan uang. Barang-barang yang diterima pos yandu itu antara lain timbangan bayi, sarung timbangan, timbangan badan anak besar, papan data, papan plang, dan alat pengukur tinggi badan.

Mukti juga diduga telah me-mark up harga barang-barang tersebut dengan nilai Rp 392.000 per pos yandu. Total dana mark up mencapai Rp 1,3 miliar. Berdasarkan hasil audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kerugian negara ditaksir sebesar Rp 928 juta.

Atas tindakannya itu, kejaksaan menjerat Mukti dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 3 juncto pasal 9 juncto pasal 18 huruf b UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mukti terancam hukuman pidana penjara hingga 20 tahun.

 

Sumber: pikiran-rakyat.com

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

" Mereka tak mau digendong ... dan tak mau dipegang tangannya. Berjalan sendiri dengan wajah bersemangat.  Ya ... menambah semangatku untuk lebih giat melayaninya"
Bu Agus Kader dari RT 5

Banner
Banner
free counters
Free counters

My site is worth$15,643.58Your website value?