BATAM (TP) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepri menggandeng tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mensukseskan program Keluarga Berencana (KB) di Kepri. Rabu (20/4) malam lalu, diadakan silaturahmi antara pihak BKKBN Kepri dengan tokoh agama di Hotel Harmoni One Batam Center. Silaturahmi dan orientasi tersebut berlangsung hingga Kamis (21/4), kemarin.

Ipin ZA Husni, Kepala BKKBN Kepri, mengatakan, berhasilnya program KB secara nasional tahun 1970-an berkat tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Biasanya, kata dia, informasi yang disampaikan tokoh masyarakat atau tokoh agama ke masyarakat selalu benar. Tidak melenceng dari apa yang disampaikan.

“Misalnya, ketika kita memberi pemahaman tentang KB dan disampaikan ke masyarakat oleh tokoh agama maupun adat, maka informasi itu sampai dengan benar. Untungnya lagi, warga cepat memahami dan menerimanya. Karena itulah, kita menggandengan para tokoh agama, masyarakat dan adat di Kepri ini,” ujarnya saat pembukaan pertemuan itu.

Saat ini, kata dia, pegawai BKKBN sangat terbatas di lapangan. Sehingga, informasi atau sosialisasi tentang KB tidak maksimal. Untuk itulah, diperlukan peran para tokoh agama dan adat itu. Di Kepri, kata dia, jumlah penduduknya berdasarkan data tahun 2010 lalu adalah 1.679.163 jiwa. Jumlah pulau di Kepri sekitar 2.048. Pulau yang dihuni sekitar 15 persen saja.

“Banyak yang bertanya apakah perlu KB di Batam, sementara masih banyak pulau yang belum berpenghuni? Saya jawab dengan tegas, ya. Sangat diperlukan. Karena KB bukan bicara melarang seseorang punya anak atau membatasi anak. Namun mengerem ledakan penduduk dan tujuannya adalah kesejahteraan keluarga itu sendiri,” tegasnya.

Meski banyak pulau di Kepri yang kosong, bukan berarti diperlukan ledakan penduduk agar bisa mengisinya. Sebab, sifat manusia tetap sama mencari tempat yang punya fasilitas. Banyak pulau-pulau itu yang kecil dan tenggelam saat air pasang. Di pulau-pulau yang kosong tersebut tentu tak ada fasilitas seperti jalan, listrik, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, toko, dan lainnya.

“Jika dibiarkan, pertumbuhan penduduk itu berat sebelah. Misalnya akan tumbuh kembang di kota besar saja seperti Batam. Tugas kami mengantisipasi ledakan penduduk ini,” paparnya lagi.

Di Jakarta, BKKBN dan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya berhasil menurunkan pertumbuhan penduduk sekitar 1,8 juta jiwa dalam lima tahun terakhir. Para pakar menganalisa, dengan penurunan penduduk sebanyak itu, mereka bisa hemat anggaran sekitar Rp7 triliun. Di Kepri, pertumbuhan penduduknya terbesar kedua di Indonesia. Jika penduduknya terus membludak, maka pemerintah akan kewalahan menyediakan sarana umum seperti sekolah, jalan, lowongan kerja, obat-obatan dan lainnya.

Sumber tanjungpinangpos.co.id