Untuk mengetahui lebih dalam soal Program Keluarga Berencana (KB)  dan pemberdayaan keluarga  delegasi dari tiga negara yaitu dari Ethiopia, India, dan Burundi, datang ke Indonesia melakukan studi banding ke Indonesia .

Masyarakat di Jatim sebentar lagi dapat menikmati layanan keluarga berencana (KB) tanpa dipungut biaya. Pasalnya pemerintah akan mendorong percepatan digratiskannya layanan KB.

Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus responsif terhadap isu kependudukan dan keluarga berencana.

Walaupun program KB tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi hakikatnya justru merupakan investasi jangka panjang, yang pada suatu saat apabila tidak berhasil mengendalikan jumlah penduduk dapat membuahkan persoalan cukup kompleks sebagai bom waktu yang siap meledak.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menilai implementasi otonomi daerah merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan gerakan keluarga berencana (KB).

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota masih dinilai belum peduli masalah program Keluarga Berencana. Pasalnya, mereka hanya mengalokasikan sangat kecil untuk program KB ini.