Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, maka pada 2012 dibentuklah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di 33 provinsi.

PROGAM Keluarga Berencana (KB) dewasa ini bukanlah hanya sekadar program untuk mengendalikan jumlah penduduk semata. Pola pikir ber-KB hanya untuk menciptakan keluarga kecil dengan dua anak, rasanya mulai bisa ditinggalkan.

Pemerintah Kota Mataram memberikan pelayanan kontrasepsi secara gratis kepada para akseptor Keluarga Berencana (KB) di seluruh pusat kesehatan masyarakat untuk meningkatkan jumlah akseptor.

Kepala BKKBN, Sugiri Syarief, menyampaikan enam pesan kepada para petugas lapangan KB (PLKB), kader KB (PKB), dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Pesan ini disampaikan dalam Jambore PLKB/PKB dan IMP tingkat nasional tahun 2012 di Bogor, Selasa (9/10/12) lalu.

Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengatakan bahwa dari semangat menggalakkan program kependudukan dan KB yang datang dari Ibu Negara masih ada sejumlah "pekerjaan rumah" yang menyertai.

Pekerja Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dinilai sangat efektif untuk mensosialisasikan program Keluarga Berencana hingga pelosok daerah di seluruh Indonesia.