Penduduk Indonesia, sesuai hasil sensus penduduk (SP) 2010, mengalami pertumbuhan 1,49 persen per tahun atau mencapai 237 juta jiwa bisa mengancam terjadinya ledakan penduduk.

Kontroversi program Keluarga Berencana (KB) dalam agama Islam masih simpang siur. Sebagian ulama pro terhadap KB, sisanya kontra. "Fatwa ulama sudah menyatakan KB itu boleh," ujar M. Yamin Waisale, Direktorat Jalur Wilayah Khusus Lokasi Tertinggal dan Terpencil BKKBN kepada wartawan saat konferensi pers di kantor BKKBN, rabu (28/3).

Walaupun Program KB tidak menghasilkan pendapatan asli daerah, tetapi hakekatnya justru merupakan investasi jangka panjang, yang pada suatu saat apabila tidak berhasil mengendalikan jumlah penduduk, maka dapat membuahkan persoalan cukup kompleks sebagai bom waktu yang siap meledak

Keberhasilan program keluarga berencana (KB) menjadi keharusan. Sebab, sukses atau gagalnya KB akan berpengaruh terhadap seluruh sektor. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN Provinsi Lampung di Balai Keratun kemarin.

Nahdatul Ulama (NU) menyatakan dukungannya terhadap program Keluarga Berencana (KB) yang digalakkan BKKBN. Upaya sosialisasi akan terus ditingkatkan termasuk ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Masyarakat mendapatkan perlindungan dari pemerintah berbentuk asuransi dan penggantian biaya dalam perealisasian program keluarga berencana (KB). "Bagi masyarakat sudah menjadi aseptor, namun di tengah jalan melahirkan dikala masih memasang KB, biayanya akan diganti pemerintah provinsi," kata Kepala Seksi Informasi Analisa Program Kantor Pemberdayaan perempuan dan KB Kota Padangpanjang Hirda.