Masyarakat mendapatkan perlindungan dari pemerintah berbentuk asuransi dan penggantian biaya dalam perealisasian program keluarga berencana (KB). "Bagi masyarakat sudah menjadi aseptor, namun di tengah jalan melahirkan dikala masih memasang KB, biayanya akan diganti pemerintah provinsi," kata Kepala Seksi Informasi Analisa Program Kantor Pemberdayaan perempuan dan KB Kota Padangpanjang Hirda.

Masyarakat mendapatkan perlindungan dari pemerintah berbentuk asuransi dan penggantian biaya dalam perealisasian program keluarga berencana (KB). "Bagi masyarakat sudah menjadi aseptor, namun di tengah jalan melahirkan dikala masih memasang KB, biayanya akan diganti pemerintah provinsi," kata Kepala Seksi Informasi Analisa Program Kantor Pemberdayaan perempuan dan KB Kota Padangpanjang Hirda, Senin (12/3).

Pencapaian angka jumlah kumulatif peserta KB baru di Padangpanjang pada 2011 tercatat 2.200 aseptor dari pasangan usia subur (PUS) dengan target 1.483 aseptor.  "Pencapaian ini berkat kerja keras semua pihak mulai dari kota sampai ke kelurahan dalam merealisasikan kontrak kerja program (KKP)," katanya.

Selain itu, kesadaran masyarakat yang menganggap ber-KB adalah kebutuhan, khususnya PUS, cukup menentukan peserta KB dalam menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dalam mengatur angka kelahiran anak. Alat kontrasepsi yang dominan digunakan peserta adalah suntikan sebanyak 1.200 aseptor dan pil 500 aseptor. "70 persen aseptor merupakan kaum perempuan," ujarnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang pada tahun ini mendapatkan Dana Alokasi Khusus bidang Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp692 juta.
Dana tersebut akan dipergunakan untuk empat kegiatan program KB, yakni penyediaan alat kontrasepsi, alat peraga, wireles, dan pengadaan komputer.

Untuk pembelian alat kontrasepsi diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp187 juta, alat peraga seperti BKB KIT dan sarana kerja PLKB diperkirakan menelan dana Rp350 juta. "Sedangkan sisanya untuk pembelian komputer dan pemasangan wireles yang berkisar Rp80 juta," katanya.

Bantuan tersebut diharapkan mampu memaksimalkan pelayanan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai alat kontrasepsi (akseptor KB) guna menekan angka kelahiran.

Sumber:  haluankepri.com