Gubernur Jawa Timur Soekarwo melakukan evaluasi terhadap 68 SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemerintah Provinsi  Jatim. Tujuan evakuasi itu, untuk menilai baik dan buruknya kinerja masing-masing SKPD.

Dalam rapat kerja (raker) evaluasi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan diperkirakan akan berakhir hingga pukul 23.00. Malam itu Soekarwo mengaku tak segan memberikan sangsi bagi SKPD yang rapornya merah. Rapor merah artinya kinerja bobrok dalam serapan anggaran tahun 2011 (hingga triwulan ketiga-red).

“Dalam hal evaluasi kita kan telah mebentuk UKG P3D (Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah) mirip UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) bentukan presiden,” kata Soekarwo di sela-sela raker evaluasi 68 SKPD Pemprov di Bappeprov Jatim, Senin (3/10) seraya mengumbar senyum.

Disinggung soal SKPD mana yang memiliki kierja kurang bagus, Gubernur Jatim yang populer dengan panggilan Pakde Karwo itu menyebut bahwa salah satu SKPD di Pemprov Jatim yang kerjanya ‘amburadul’ adalah Dinas Sosial (Dinsos).

Menurutnya, akibat lemahnya kinerja Dinsos, saat ini jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jatim mengalami peningkatan tajam.

“Peningkatan jumlah KDRT itu terjadi karena advokasi yang sudah bagus sehingga masyarakat sadar dan berani melaporkan, atau penanganannya yang lemah sehingga kasus tak terselesaikan,” sindirnya.

Sementara dalam hal serapan anggaran,dalam raker evaluasi itu Pakde Karwo menanyakan beberapa hal pokok kepada para kepala SKPD di lingkungan pemprov, yakni program prioritas 2011 apakah memenuhi sasaran, kendalanya apa hingga program tak berjalan dan solusinya seperti apa untuk mengatasi hal itu.

“Saat ini rata-rata serapan anggaran SKPD masih 61 persen. Pasti ada rapor merah bagi SKPD yang tidak bisa memenuhi program dan serapan anggaran rendah,” pungkasnya.

Sumber:  jawatimur.lensaindonesia.com