” Teh, imunisasi anaknya sudah lengkap, belum?” saya bertanya pada asisten rumahtanggga saya yang memiliki anak usia dua tahun.

” Ga tahulah, Bu. Saya mah, malas ke Posyandu. Jadi we teu kapantau imunisasi si dede’,” jawabnya.

“Lho, kenapa malas? Kasihan atuh, … tumbuh kembang si dede’ malah tidak terpantau nantinya.”

“Atuh, da,  unggal posyandu kudu mayar, ngencleng. Pas teu aya’ artosna, malu, Bu. Yang ga ngencleng, ga dapet snack. Komo mun aya’ telor, disumputkeun di bawah meja. Sakit ati, Bu.” Begitu urainya dengan bahasa campur baur. Paham banget dia, kalau saya memang kurang paham bahasa Sunda.

Ah,…

Posyandu memang program yang minim subsidi. Ketika era otonomi daerah sekarang ini, kebijakan pemerintah terkait pendanaan operasional Posyandu diserahkan pada kebijakan daerah masing-masing. Bagi daerah kota, masalah seperti di atas relatif sedikit. Tapi, untuk daerah kabupaten yang wilayahnya tersebar dengan kondisi perekonomian, pendidikan dan pengetahuan umum masyarakatnya cenderung tidak merata, kasus-kasus seperti di atas ternyata masih banyak ditemui.

Di sebagian daerah, kader posyandu memang memerlukan pelatihan dan penambahan wawasan yang lebih, guna memahamkan fungsi Posyandu sebagai ujung tombak generasi bangsa yang sehat. Jika kader kurang bisa menarik hati masyarakat disebabkan kurangnya pengetahuan atau kurang pekanya terhadap kondisi lingkungan, bisa dipastikan angka kedatangan para sasaran Posyandu akan minim.

Meski tak dipungkuri, untuk daerah tertentu pula, masyarakat kurang respek terhadap Posyandu, karena berbagai alasan pribadi, semisal gengsi.

Bagi kalangan mereka, posyandu adalah untuk masyarakat menengah ke bawah. Maka untuk urusan imunisasi, memantau tumbuh kembang anak, mereka lebih suka datang ke dokter praktek.

Hmm, … masalah yang berbeda. Tapi tetap semuanya dibutuhkan kepedulian kita. Masyarakat harus diberdayakan guna optimalisasi peran Posyandu. Hanya saja, sampai sejauh mana masyarakat peduli ? Padahal data akurat tentang kesehatan ibu dan anak sangat dibutuhkan bagi penentu kebijakan. Sepertinya PR para penggiat Posyandu masih banyak.

Sumber:  kesehatan.kompasiana.com